Konsultan Pajak Senen jakarta Mutilasi Pajak Penghasilan – Pasal 21

Mutilasi Pajak Penghasilan – Pasal 21

Dalam melaksanakan hak & kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak & kewajiban pihak pemotong dan yg dipotong, bagaimana prosedur pemotongan, dan cara pelaporan PPh Pasal 21/26.
Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri berdasarkan:Pemberi kerjaBendahara & pemegang kas pemerintahDana purna tugasOrang pribadi pembayar honorariumPenyelenggara aktivitas
Adapun penerima penghasilan yg dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:Pegawai.Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk pakar warisnya pula merupakan harus pajak PPh Pasal 21. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang mendapat atau memperoleh penghasilan sehubungan menggunakan anugerah jasa, meliputi:Tenaga pakar yg melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri berdasarkan pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, pengarah adegan, kru film, foto contoh, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis & seniman lainnya;Olahragawan;Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;Pengarang, peneliti, & penerjemah;Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer & sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, & sosial dan pemberi jasa pada suatu kepanitiaan;Agen iklan;Pengawas atau pengelola proyek;Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yg menjadi perantara;Petugas penjaja barang dagangan;Petugas dinas luar iuran pertanggungan; dan/atauDistributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling & kegiatan homogen lainnyaAnggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap dalam perusahaan yg sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini jua termasuk Wajib Pajak PPh 21:Mantan pegawai; &/atauWajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan menggunakan keikutsertaannya pada suatu kegiatan, diantaranya:Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;Peserta kedap, konferensi, sidang, rendezvous, atau kunjungan kerja;Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;Peserta pendidikan dan pelatihan; atauPeserta aktivitas lainnya Konsultan pajak jakarta pusat.
Dalam hal Anda adalah pemberi kerja yg memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yg harus Anda lakukan merupakan:melakukan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yg berlaku;menciptakan bukti pangkas PPh Pasal 21 melalui pelaksanaan e-SPT PPh Pasal 21;melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yg sudah dipotong tadi memakai kode billing dengan kode MAP & kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat lepas 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada lepas 10 Mei 2020; danmenyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran efiling Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yg ditunjuk.
Jika Anda merupakan orang eksklusif penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal menjadi berikut:Meminta & mendapatkan bukti mutilasi PPh Pasal 21 (1721-A1 & 1721-A2) atas penghasilan yang diterima & dipotong PPh Pasal 21 secara berkala. Jika Anda berstatus sebagai pegawai permanen dan penerima pensiun yg PPh Pasal 21 nya dipotong sang pemberi kerja juga dana purna tugas, maka Anda berhak menerima bukti mutilasi setiap athun baru.Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta aktivitas yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti mutilasi PPh Pasal 21 sesudah penghasilan dibayarkan.Apabila Anda menerima penghasilan menurut pemberi kerja, tetapi PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tadi wajibdiperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta membayar kekurangan pajaknya memakai kode billing dengan kode MAP 411125 & kode jenis setoran 200.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *