Pedoman Penghitungan Pph 21 Karyawan, Model, Cara Bayar Dan Lapor Spt

Baca disini buat panduan penghitungan, contoh soal perhitungan pajak penghasilan PPh 21 Karyawan secara lengkap di blog Klikpajak by Mekari.

Pajak penghasilan karyawan adalah pajak yg dikenakan atas penghasilan harus pajak karyawan.

Perusahaan memotong PPh Pasal 21 dari honorkaryawan setiap bulannya & menyetorkan ke kas negara.

Klikpajak by Mekari akan menaruh pedoman lengkap penghitungan pula perhitungan PPh 21 karyawan, contoh, cara bayar dan lapor SPT pajak secara online.

Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan ( PPh ), yakni No. 36/2008 yang merupakan perubahan keempat UU PPh No. 7/1983, pengertian PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan menggunakan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan pada bentuk apa pun yang diterima sang Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Penghasilan yang dimaksud sanggup berupa honor , upah, honorarium, tunjangan, & pembayaran lain.

Mengacu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2016, batas penghasilan yg dikenakan pajak adalah pada atas Rp4,lima juta per bulan atau lebih berdasarkan Rp54 juta setahun.

Ini berlaku untuk karyawan tetap maupun karyawan tidak permanen.

Sedangkan bagi energi kerja tanggal (pekerja bebas) yg menerima imbalan nir bersifat berkesinambungan, batas penghasilan yg dikenakan pajak (PPh 21) merupakan lebih dari Rp450 ribu sehari atau di atas Rp4,lima juta sebulan.

Tarif PPh 21 bagi pekerja tanggal ini sebanyak 50% berdasarkan jumlah penghasilan bruto

Namun kali ini yg dibahas merupakan tentang PPh 21 karyawan, yang adalah bukan adalah pekerja tanggal

Ketahui penghitungan PPh 21 karyawan dan cara pembayaran pajak bagi perusahaan yg memotong PPh Pasal 21 karyawan menjadi Wajib Pajak Badan yang telah memungut PPh 21.

Tahukah, Anda bisa mudah membayar atau menyetorkan PPh 21 yg dipungut menurut karyawan lantaran bisa dilakukan dalam satu platform saja, yakni membuat Kode Billing sekaligus bayar billing dalam satu platform.

Untuk mengetahui panduan lengkap penghitungan PPh Pasal 21 karyawan dan misalnya dan langkah-langkah menyetorkan pemotongan PPh 21 dan pelaporan pajaknya, berikut ulasan berdasarkan Klikpajak by Mekari.Ketentuan PPh 21 bagi Karyawan & Perusahaan

Perlu dipahami, pada konteks PPh 21 karyawan, seperti penerangan di atas maka kewajiban PPh Pasal 21 ditujukan dalam WP Pribadi maupun WP Badan/perusahaan.

PPh Pasal 21 yg ditujukan kepada WP Orang Pribadi pada hal karyawan artinya pajak yg dikenakan terhadap penghasilan atau honorkaryawan tadi.

Sehingga karyawan akan menerima gaji yg sudah terpotong PPh 21 setiap bulannya dan hanya punya kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pribadi saja pada tahun pajak berikutnya.

Sedangkan Pasal 21 yg ditujukan pada WP Badan pada konteks PPh 21 karyawan ini, adalah perusahaan menjadi pemotong PPh 21 karyawan, mempunyai kewajiban membayarkan/menyetorkan ke kas negara.

Buktikan kemudahan pembayaran atau penyetoran pajak menggunakan secara gratis sekarang pula menggunakan klik gambar pada bawah ini.

Baca Juga :  Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan berdasarkan PPhKomponen atau Elemen pada Penghitungan PPh 21 Karyawan

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan, terdapat beberapa elemen atau komponen yg harus dihitung di luar gaji utama.

Semua elemen atau komponen ini nantinya merupakan sebagai pengurang gaji yang akan diterima karyawan setiap bulannya.

Berikut beberapa komponen dalam penghitungan PPh 21 karyawan:1. Tunjangan

Tunjangan merupakan sejumlah nilai yang dibayarkan secara rutin sang perusahaan pada karyawan setiap bulannya. Ini merupakan di luar honorpokok.

Ada banyak macam tunjangan yang umumnya diberikan perusahaan pada karyawannya, misalnya tunjangan istri bagi karyawan pria yg sudah menikah, tunjangan anak, dan CariGaji.com lainnya.

Dalam penghitungan PPh 21 karyawan, seluruh tunjangan tadi wajibdijumlahkan terlebih dahulu menggunakan honorpokok setiap bulannya.

Dari jumlah total tadi akan menjadi gaji bruto atau penghasilan bruto karyawan.

Pun demikian, tunjungan ini bukan adalah kewajiban perusahaan. Maksudnya, perusahaan tidak harus menaruh tunjangan pada karyawannya.

Dengan demikian, walaupun perusahaan menetapkan memberikan tunjangan pada karyawannya. Besar jumlah tunjangan tadi jua tergantung berdasarkan kebijakan perusahaan yang bersangkutan.

Note: Bukti Potong PPh 21: Penjelasan tentang Formulir 1721 A1 dan 1721 A22. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biayayg dikenakan terhadap seluruh karyawan tanpa mempertimbangan tingkatan jabatan karaywan tadi.

Jadi, semua karyawan, apapun jabatan & tingkatannya, akan dikenakan biayajabatan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan persentase porto jabatan adalah lima% berdasarkan penghasilan bruto pada setahun.

Batas aporisma penghasilan bruto yang dikenakan porto tadi, yaitu aporisma Rp500.000 sebulan & Rp6.000.000 setahun.

Pak Kelik karyawan di PT AAA & mempunyai total honoratau penghasilan bruto sebanyak Rp20.000.000 per bulan. Maka, besarporto jabatan yg harus dikeluarkan Pak Kelik atau yg dipotong PT AAA setiap bulannya merupakan:

Namun, lantaran aporisma porto jabatan sesuai ketentuan DJP itu hanya Rp500.000 sebulan, maka porto jabatan yang dipotong berdasarkan gaji Pak Kelik ini bukan Rp1.000.000 melainkan hanya Rp500.000 saja.

Note: Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan?3. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program agunan sosial diselenggarakan oleh pemerintah.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan porto yang harus dibayarkan oleh perusahaan/pemberi kerja & karyawan yg menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.ini.

Perusahaan yg mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS, akan menanggung sebagian persentase tarif iuran BPJS Ketenagakerjaan ini.

Sedangkan beberapa persentase lainnya dibebankan dalam karyawan.

Rincian iuran yg harus dibayarkan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan:Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) => Karyawan membayar 0,24% – 1,74% dan Perusahaan menanggung 1%Jaminan Kematian (JK) => Karyawan membayar 0,3% & Perusahaan menanggung Rp6.800Jaminan Hari Tua (JHT) => Karyawan membayar 5,7% & Perusahaan menanggung dua%Jaminan Pensiun (JP) => Karyawan membayar 1% dan Perusahaan menanggung 2%

Jumlah persentase iuran BPJS Ketenagakerjaan itu dikalikan menggunakan jumlah gaji,4. BPJS Kesehatan

Komponen pada penghitungan PPh 21 berikutnya adalah iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan adalah acara jaminan kesehatan yang pula diselenggarakan sang pemerintah.

Jumlah iuran BPJS Kesehatan ini pula ditanggung oleh perusahaan dan juga karyawan itu sendiri.

Besar iuran BPJS Kesehatan adalah 5% menurut penghasilan karyawan setiap bulannya, menggunakan ketentuan 4% ditanggung perusahaan & 1% dibayar oleh karyawan peserta BPJS Kesehatan ini.

Ilustrasi pekerja yg dikenakan PPh 21 karyawanBesar PTKP yg Jadi Hak Karyawan pada PPh 21

Harus dipahami juga dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan ini pula terdapat yg namanya Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) sebagai hak karyawan berdasarkan pemerintah.

Artinya, terdapat sejumlah nilai menurut penghasilan karyawan itu nir dikenakan pajak.

Jadi, sesudah honordikurangi dengan PTKP, hasilnya akan diketahui akbar Penghasilan Kena Pajaknya.

Pengertian Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah upah karyawan/pekerja yg akan dikenakan PPh 21 sesudah dikalkulasikan dengan tunjangan, biayajabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

Besar PTKP mampu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung berdasarkan kebijakan pemerintah yg diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menjadi aturan pelaksana menurut UU PPh.

Besarnya PTKP sesuai PMK No. 101/PMK/2016 adalah:Rp54.000.000 per tahun => PTKP untuk WP Orang PribadiRp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP untuk WP yg menikah (Tanpa TanggunganRp4.500.000 per tahun => Tambahan PTKP buat setiap keluarga sedarah atau anak yg menjadi tanggunganRp54.000.000 per tahun => PTKP buat istri yg penghasilannya digabung menggunakan suamiPTKP Pria/Wanita LajangPTKP Pria/Wanita KawinPTKP Suami-Istri DigabungTK/0 = Rp54.000.000K/0 = Rp58.500.000K/I/0 = Rp112.500.000TK/1 = Rp58.500.000K/1 = Rp63.000.000K/I/1 = Rp117.000.000TK/2 = Rp63.000.000K/dua = Rp67.000.000K/I/2 = Rp121.500.000TK/tiga = Rp67.500.000K/tiga = Rp72.000.000K/I/3 = Rp126.000.000

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin (TK)

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin (K)

PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Istri Digabung Suami (K/I)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *